terhitung ketentuan turunan UU No 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (UUCK). agen togel indonesia
Ini diutarakan Menteri PUPR dalam Konsentrasi Grup Discussion (FGD) “Menggerakkan Pemulihan Ekonomi Nasional Lewat Bidang Perumahan” yang diselenggarakan Senin, 28 Desember 2020 tempo hari.
Ia memperjelas jika faksinya terus bekerjasama dengan seluruh stakeholder dan federasi dalam tiap pengerjaan peraturan. Usaha itu ditujukan agar tiap peraturan yang dikeluarkan bisa diterapkan di atas lapangan.
“Saya anggap tidak ada satu juga kebijakan dari Kementerian PUPR terhitung di bagian property yang tidak bekerjasama dengan stakeholder dan federasi. Pertanyaan pertama saya masalah peraturan yang dibikin ialah apa ini telah diulas atau belum dengan REI (Realestat Indonesia) dan federasi perumahan yang lain? Sebab jika belum, karena itu sia-sia saja kami mengeluarkan peraturan jika nanti tidak dapat dikerjakan,” katanya.
Pengakuan ini juga memetik tanggapan positif dari beberapa kelompok. Pengakuan itu diinginkan jadi udara segar untuk kebangunan kembali lagi industri property ditambah bidang perumahan rakyat.
Menteri PUPR mengatakan, agar dapat diterapkan karena itu tiap gagasan peraturan harus dibicarakan dengan federasi.
“Masalah tempat tinggal sama misalkan, barusan seperti instruksi dari Pak Sofyan Djalil (Menteri ATR/BPN), dapat dikerjakan tidak pada sebuah bentangan. Bahkan juga sesudah dibicarakan kembali dapat pada sebuah propinsi atau kabupaten/kota, atau dikonversikan jadi rumah atur (rusun),” terang ia. Dengan demikian, waktu peraturannya usai dapat selekasnya digerakkan.
Tetapi di lain sisi, selaku regulator pemerintahan juga tetap harus menunjukkan suport pelindungan ke customer.
