Bertambahnya kekerasan di Papua sepanjang beberapa bulan akhir mendapatkan sorotan dari PBB. Komisi HAM PBB cemas eskalasi kekerasan dapat menambahkan resiko kemelut dan kekerasan yang baru.
Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Federasi Bangsa-Bangsa (OHCHR) menyoroti kejadian penembakan masyarakat berumur 17 tahun di Papua pada 22 November 2020. Ada kembali remaja 17 tahun yang terluka, diperhitungkan karena shooting aparatur. Kejadian berlangsung di area Gome, Papua Barat.
Pada situs sah OHCHR, Selasa (1/12/2020), PBB ikut mengulas kematian karyawan gereja pada September 2020, dan masalah pembunuhan lain.
“Pada September dan Oktober 2020, ada serangkaian pembunuhan yang menakutkan pada minimal 6 orang, terhitung aktivis dan karyawan gereja,” tutur juru bicara Komisi HAM PBB, Ravina Shamdasani.
PBB menyebutkan ada dua pasukan keamanan yang wafat dalam benturan yang berlangsung.
Berkaitan kematian seorang karyawan gereja, PBB mencuplik interograsi Komnas HAM.
“Komnas HAM mendapati jika satu karyawan gereja, Pendeta Yerimia Zanambani, seorang pastur gereja protestan Evangelical, peluang terbunuh oleh anggota pasukan kemanan, dan jika pembunuhannya hanya ‘satu dari serangkaian kekerasan yang berlangsung di wilayah kabupaten itu tahun ini,” catat PBB.
PBB berbicara sudah memperhatikan trend kekerasan dan penangkapan di Papua semenjak Desember 2018. Saat itu ada pembunuhan 19 karyawan Jalan Trans Papua di kabupaten Nduga oleh barisan membawa senjata di Papua.
PBB minta ke pemerintahan untuk lakukan usaha hukum yang adil pada semua tindak kekerasan, siapa saja aktornya.
“Kami minta faksi berwajib untuk lakukan interograsi lengkap, mandiri, dan imparsial ke seluruh perlakuan kekerasan, khususnya pembunuhan, dan untuk semuanya aktornya, tidak perduli afiliasi mereka, supaya disuruh pertanggunjawaban,” catat Komisi HAM PBB.
Anjuran yang lain disuruh Komisi HAM PBB ialah ada diskusi yang berarti untuk menahan kekerasan yang selanjutnya. Dialog disuruh menyertakan bermacam faksi.
“Ada keperluan menekan ada satu basis untuk diskusi bermakan dan inklusif bersama rakyat Papua dan Papua Barat,” catat PBB.
Diskusi itu disuruh mengulas rumor ekonomi, sosial, dan politik. PBB ikut minta ada transparan dalam soal pelanggaran HAM.
“Ada pula keperluan terang untuk pastikan responsibilitas untuk pelanggaran dan kekerasan HAM di masa lampau dan saat ini,” terang PBB.
Rumor Papua kembali lagi dijadikan komunitas PBB, kesempatan ini oleh Vanuatu yang sudah lama bersimpati pada barisan pro-kemerdekaan. Sesaat simpatisan kemerdekaan Benny Wenda memandang pemerintahan Joko Widodo tidak stabil, sebab memberikan dukungan kemerdekaan Pa…
